MEDAN| timeskota.com Kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya aksi tawuran dan kejahatan jalanan di wilayah Medan Utara kembali menjadi sorotan. Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat (MDS) Rijalul Ansor Kota Medan menyampaikan kritik terhadap para wakil rakyat di DPRD Kota Medan, khususnya sembilan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi kawasan tersebut.
Menurutnya, masyarakat berharap para legislator tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga aktif menyuarakan keresahan warga yang belakangan ini semakin sering dihadapkan pada persoalan keamanan lingkungan.
“Di Dapil II ini ada sembilan anggota dewan yang dipercaya masyarakat. Harapannya tentu mereka bisa menjadi penyambung suara warga, terutama saat masyarakat menghadapi persoalan serius seperti tawuran dan begal yang meresahkan,” ujar Ketua MDS Rijalul Ansor dalam keterangannya kepada media, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai, hingga saat ini masyarakat masih menunggu langkah konkret dari para wakil rakyat untuk mendorong solusi yang lebih nyata, baik melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun koordinasi dengan pihak eksekutif dan aparat keamanan.
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa penanganan persoalan keamanan bukan semata tanggung jawab satu pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta wakil rakyat dinilai sangat diperlukan agar persoalan tawuran dan kejahatan jalanan dapat ditangani secara komprehensif.
“Kritik ini bukan untuk menyalahkan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada para wakilnya. Mereka ingin didengar dan ingin melihat upaya nyata untuk menciptakan rasa aman,” katanya.
Ia berharap para anggota DPRD dari Dapil II dapat lebih aktif turun ke tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan warga, sekaligus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat keamanan lingkungan di Medan Utara.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran dan kepedulian. Ketika wakil rakyat hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi warga, di situlah kepercayaan publik bisa terjaga,” tutupnya.(IHB)
