SURABAYA – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ranting Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, mendesak percepatan pengerukan kolam labuh dan alur Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan agar direalisasikan pada 2026. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Ketua HNSI Ranting Kecamatan Pasongsongan, Ahmad Rizali yang akrab disapa Bang Jali, menegaskan bahwa nelayan membutuhkan tindakan nyata untuk mengatasi pendangkalan pelabuhan. HNSI meminta kepastian pengerukan tidak kembali tertunda akibat persoalan koordinasi dan anggaran.
“Kami meminta pengerukan kolam labuh dan alur PPP Pasongsongan wajib direalisasikan pada 2026. Nelayan sudah terlalu lama menghadapi persoalan pendangkalan. Kami akan menduduki kantor Komisi B DPRD Jawa Timur bersama nelayan Pasongsongan apabila tuntutan ini tidak mendapat kepastian. Masyarakat juga sudah siap menutup kantor PPP Pasongsongan. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan koordinasi,” ujar Bang Jali.
Audiensi dengan Komisi B DPRD Jawa Timur merupakan tindak lanjut pertemuan HNSI Pasongsongan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur pada Selasa (27/10/2026). DKP menyatakan kesediaannya mendampingi HNSI untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya menerima perwakilan HNSI Pasongsongan bersama DKP Jawa Timur guna membahas persoalan pendangkalan pelabuhan.
Erma mengatakan, Komisi B mendesak DKP segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh bantuan alat berat dan kebutuhan pendukung pengerukan.
“Terkait tuntutan teman-teman HNSI, kami mendesak DKP agar segera berkoordinasi dengan PU SDA dan BPOD terkait alat berat dan kebutuhan untuk pengerukan guna mengurangi pendangkalan,” ujar Erma.
Erma menjelaskan, DKP Jawa Timur tidak memiliki anggaran khusus untuk menangani pendangkalan tersebut pada 2026. Komisi B mendorong koordinasi dengan instansi lain sebagai alternatif untuk memperoleh bantuan alat berat dan kebutuhan pendukung pengerukan.
“Memang DKP tahun ini tidak ada anggaran khusus untuk mengatasi pendangkalan. Makanya, kami meminta agar berkoordinasi dengan PU untuk bantuan alat berat dan lain-lain,” katanya.
Desakan HNSI Pasongsongan berkaitan dengan kebutuhan nelayan terhadap akses pelabuhan yang memadai. Pendangkalan kolam labuh dan alur pelabuhan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan konkret agar aktivitas nelayan tidak terus terkendala.
Dorongan Komisi B agar DKP berkoordinasi dengan instansi terkait menjadi salah satu langkah yang mengemuka dalam audiensi. Realisasi pengerukan masih memerlukan tindak lanjut terkait ketersediaan alat berat, kebutuhan operasional, mekanisme pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
HNSI Pasongsongan menuntut agar koordinasi tersebut segera menghasilkan kepastian. Nelayan menginginkan pengerukan terlaksana pada 2026, bukan sekadar menjadi rencana tanpa kejelasan pelaksanaan.
Penulis : Alfin
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Timeskota.com
