SUMENEP | timeskota.com– Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut menjadi salah satu capaian penting yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (17/6/2026). Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan turut mewarnai laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam nota penjelasannya, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian penting di berbagai sektor pembangunan.
Beberapa indikator makro daerah mengalami perbaikan yang signifikan, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, penurunan angka kemiskinan, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama sembilan tahun berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi cerminan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terbaik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” ujar Bupati.
Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal, baik di tingkat nasional maupun global.
Salah satu capaian paling membanggakan pada tahun 2025 adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diberikan setelah BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada 26 Mei 2026.
“Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memperoleh opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya.
Wakil Bupati KH Imam Hasyim menegaskan bahwa raihan WTP tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pencapaian Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, namun juga wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatatkan kinerja yang cukup impresif. Target pendapatan daerah sebesar Rp2,445 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp2,520 triliun atau mencapai 103,08 persen. Kontributor terbesar peningkatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target secara signifikan.
Dari target PAD sebesar Rp322,8 miliar, realisasinya mencapai Rp382,8 miliar atau setara 118,57 persen. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah sekaligus keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan lokal.
Selain sektor keuangan, sejumlah indikator pembangunan daerah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 tercatat mencapai 70,54 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 17,02 persen, turun sebesar 0,76 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami percepatan dari 3,77 persen pada tahun 2024 menjadi 4,85 persen pada tahun 2025.
Capaian lain yang turut mendapat perhatian adalah Gini Ratio Kabupaten Sumenep yang berada pada angka 0,221 dan menjadi yang terendah di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga diiringi dengan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, berbagai indikator juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep mencapai angka 80,78 atau meningkat 2,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga terus menunjukkan tren positif.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif,” sambung KH Imam Hasyim.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang sehat. Pendapatan daerah sebesar Rp2,520 triliun berbanding realisasi belanja daerah sebesar Rp2,463 triliun sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp57,32 miliar.
Dengan tambahan pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat mencapai Rp317,20 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas fiskal daerah yang tetap terjaga sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan pada tahun berikutnya.
Mengakhiri nota penjelasannya, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025–2030, yakni “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera”.
“Semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Sumenep yang semakin unggul, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Bupati juga mengajak DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pembangunan daerah melalui kritik, saran, dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD serta memperkuat pembangunan Kabupaten Sumenep di masa mendatang.
