Timeskota.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura, Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas buruknya pelayanan listrik di Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, yang hingga kini masih kerap mengalami pemadaman tanpa kepastian.
Diketahui, aksi ini merupakan lanjutan dari kekecewaan masyarakat terhadap janji perbaikan kelistrikan yang sebelumnya disampaikan pihak PLN, namun dinilai belum juga terealisasi. Warga menilai kondisi listrik yang sering padam telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Korlap aksi, Kurdiansyah, menyatakan bahwa absennya pimpinan UP3 Madura dalam menemui massa aksi sangat disayangkan. Padahal, pihak FPR mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi jauh sebelum aksi digelar.
“Kami sangat kecewa. Sejak 26 Februari lalu, kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan aksi. Namun hari ini, Manajer UP3 Madura, Fahmi Fahresi, dan Manajer ULP Kangean, Khairul Ismail, tidak memenuhi pemberitahuan tersebut,” ujarnya di sela-sela aksi.
Ia juga menegaskan bahwa kedatangan FPR ke kantor PLN bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menagih janji yang telah disepakati dalam audiensi pada Senin, 17 November 2025 lalu. Namun hingga kini, beberapa poin tuntutan yang disepakati bersama belum juga direalisasikan.
Oleh karena itu, FPR menduga adanya pembohongan publik terkait komitmen perbaikan pelayanan listrik di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Raas. Kondisi ini, menurut mereka, semakin menambah panjang daftar persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat setempat.
Sementara itu, perwakilan UP3 Madura, Anton, mengklaim bahwa pihaknya telah menanggapi tuntutan sebelumnya. Ia juga memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran jajaran manajerial yang oleh massa dianggap sengaja menghindari aksi demonstrasi.
“Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” terangnya di hadapan massa FPR.
Anton menegaskan bahwa pihak UP3 Madura telah menerima seluruh poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Sebagai bagian dari prosedur administratif, pihaknya juga menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Hal ini akan menjadi bahan kajian mendalam di internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” tegas Anton.
Saat ini, kondisi kelistrikan di Kepulauan Raas memang tengah menjadi sorotan masyarakat. Pemadaman listrik yang kerap terjadi dinilai telah berdampak pada berbagai sektor, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, terlebih pada momentum bulan suci Ramadan.
FPR pun mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti dan pakta integritas yang dijanjikan tidak segera ditandatangani.
Bagi warga Kepulauan Raas, listrik bukan sekadar fasilitas penunjang kehidupan, melainkan hak dasar sebagai warga negara yang harus dipenuhi secara adil tanpa adanya diskriminasi terhadap wilayah kepulauan
