Sumenep | Timeskota.com – Gelombang kekecewaan wali siswa terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meluas. Menu yang disajikan kepada siswa kembali menuai kritik keras karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan gizi. Ironisnya, keluhan yang berulang tersebut seolah tidak mendapat respons serius dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sejumlah wali siswa menilai, persoalan ini bukan lagi kejadian sesaat,
melainkan sudah berulang kali terjadi tanpa ada perbaikan signifikan.
“Ini bukan pertama kali. Sudah sering kami keluhkan, tapi tidak pernah ada perubahan. Seakan-akan suara kami tidak dianggap,” ujar salah satu wali dengan nada kecewa.
Sorotan paling tajam tertuju pada dapur MBG yang berada di Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk. Dapur tersebut disebut-sebut sebagai yang paling kerap menuai keluhan di tingkat kecamatan. Namun sangat disayangkan, berbagai kritik yang disampaikan wali siswa selama ini justru terkesan hanya dianggap angin lalu oleh pihak mitra maupun kepala dapur.
“Yang paling sering disorot itu dapur di Pordapor. Tapi tetap saja tidak ada evaluasi nyata. Seolah kebal kritik,” ungkap wali lainnya.
Upaya konfirmasi pun telah dilakukan oleh media timeskota.com kepada pihak mitra yang disebut dekat dengan lembaga Tarbiyatul Athfal. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak mitra dinilai tidak kooperatif karena tidak pernah merespons maupun mengangkat panggilan dari pihak media.
Tidak hanya itu, konfirmasi juga dilakukan kepada kepala dapur yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan. Namun hasilnya sama—tidak ada respons, seakan menutup diri dari kritik dan pengawasan publik.
“Sangat disayangkan. Ketika dikonfirmasi, tidak ada yang mau bicara. Padahal ini menyangkut kepentingan banyak anak. Transparansi itu penting,” tegas salah satu wali siswa.
Sikap bungkam tersebut justru semakin memicu kecurigaan dan kekecewaan dari para wali. Mereka menilai, tidak adanya klarifikasi menunjukkan minimnya tanggung jawab moral terhadap program yang seharusnya menjadi prioritas dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang siswa.
Para wali mendesak agar pihak madrasah, mitra pelaksana, kepala dapur, hingga yayasan yang menaungi segera turun tangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dapur MBG di Pordapor yang selama ini menjadi sorotan.
“Jangan sampai program yang bagus ini rusak hanya karena pengelolaan yang tidak serius. Kami butuh bukti, bukan janji,” ujar wali dengan tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun pihak terkait yang memberikan tanggapan resmi atas berbagai keluhan dan kritik yang terus disuarakan oleh wali siswa. Kondisi ini semakin mempertegas adanya jarak antara pelaksana program dengan masyarakat yang seharusnya dilayani.
