JAKARTA, timeskota.com – Konsolidasi organisasi terus dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DKI Jakarta menjelang pelantikan kepengurusan yang dijadwalkan pada Oktober 2026. Penguatan struktur, kesiapan panitia, hingga komitmen menjaga independensi dan netralitas wartawan menjadi perhatian dalam persiapan tersebut.
Persiapan itu dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) AWDI di Kantor Pusat AWDI, Jalan Juanda Raya 4A, Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Rakor dipimpin langsung Ketua Umum DPP AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, didampingi Sekretaris Umum Erni Krisna Sari dan Bendahara Umum Sri Hayati.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan pengurus DPW AWDI DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.
Ketua terpilih DPW AWDI DKI Jakarta, Arifin Soekarno, bersama jajaran pengurus menyampaikan perkembangan persiapan pelantikan kepada DPP AWDI.
Arifin mengatakan, jajaran pengurus telah beberapa kali menggelar pertemuan internal untuk mematangkan struktur kepengurusan. Struktur tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DPP AWDI.
Selain mematangkan struktur organisasi, panitia pelaksana pelantikan juga telah dibentuk dan dikukuhkan. Pelantikan direncanakan berlangsung di Pendopo Gubernur DKI Jakarta, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
DPP Tekankan Independensi dan Netralitas
Ketua Umum DPP AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, dalam arahannya meminta seluruh jajaran DPW AWDI DKI Jakarta dan panitia pelaksana bekerja secara profesional dengan berpedoman pada aturan, mekanisme, serta prosedur organisasi.
Menurut Budi, AWDI saat ini terus melakukan penguatan struktur organisasi di berbagai kabupaten dan kota. Karena itu, setiap jajaran organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah organisasi.
Ia menegaskan, independensi dan netralitas wartawan maupun organisasi harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan setiap kegiatan.
“Tidak boleh ada intervensi maupun kepentingan politik, baik dari unsur pribadi maupun kepartaian. Independensi dan netralitas harus menjadi prioritas,” ungkap Budi.
Budi juga meminta agar pelantikan tidak sekadar menjadi agenda internal organisasi. Berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kehidupan pers diharapkan dapat dilibatkan dalam komunikasi dan silaturahmi.
Di antaranya unsur muspida, wartawan dan insan pers, tokoh masyarakat, aktivis, praktisi, hingga pengamat hukum yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan wartawan serta profesionalisme pers.
Menurutnya, komunikasi dengan awak media dan media partner juga perlu dibangun secara baik sebagai bagian dari kemitraan dalam mendukung kegiatan organisasi.
Hasil Muswil Diminta Dihormati
Dalam rakor tersebut, Budi turut menyinggung perjalanan Musyawarah Wilayah (Muswil) AWDI DKI Jakarta yang sebelumnya digelar di Ecopark Ancol.
Proses Muswil berlangsung cukup panjang dan alot. Namun, berdasarkan mekanisme organisasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan organisasi, Arifin Soekarno dinyatakan sebagai ketua terpilih.
Budi menegaskan bahwa hasil Muswil tersebut harus dihormati seluruh jajaran organisasi.
“Karena prosesnya telah melalui mekanisme organisasi, hasil tersebut harus diterima dan dihormati oleh DPP,” ujar Budi.
Ia selanjutnya meminta pengurus terpilih menjaga kekompakan, saling mendukung, serta bersama-sama menutupi kekurangan satu sama lain dalam menjalankan roda organisasi.
Budi berharap kepengurusan baru DPW AWDI DKI Jakarta mampu membangun soliditas internal sekaligus menjalankan roda organisasi secara proporsional.
Koordinasi antara DPW dan DPP, lanjutnya, juga harus terus dilakukan agar seluruh program organisasi berjalan sesuai tujuan, baik untuk program jangka pendek maupun jangka panjang.
Panitia Pelantikan Telah Dibentuk
Sementara itu, Panitia Pelaksana Pelantikan DPW AWDI DKI Jakarta telah menetapkan susunan kepanitiaan.
Rohmat dipercaya sebagai Ketua Panitia, Rina Puspa Dewi sebagai Sekretaris, dan Siti Nur Aini Rahayu sebagai Bendahara.
Kepanitiaan selanjutnya akan mempersiapkan berbagai kebutuhan pelantikan, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta menyesuaikan tempat pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.
Rakor ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas organisasi. Kepengurusan DPW AWDI DKI Jakarta diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi secara profesional, tetap independen, serta menjadikan AD/ART sebagai pijakan dalam setiap langkah dan kebijakan.
Pelantikan nantinya bukan sekadar seremoni pengukuhan kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat peran AWDI dalam membangun kehidupan pers yang profesional, kritis, berimbang, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
