MEDAN – timeskota.com Koalisi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari KAMMI, PMII, PMKRI, HIMMAH, IMM, dan GMNI menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Rico Tri Putra Bayu Waas yang tidak hadir menemui massa aksi saat demonstrasi evaluasi satu tahun kepemimpinannya di depan Kantor Wali Kota Medan, Senin lalu.
Ketidakhadiran wali kota tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang datang untuk menyampaikan kritik terkait berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Kota Medan.
Sebagai bentuk sikap tegas sekaligus komitmen dalam mengawal kepentingan rakyat, Cipayung Plus Kota Medan memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan atau aksi jilid II dalam waktu dekat.
Koalisi organisasi mahasiswa tersebut menilai hingga saat ini Wali Kota Medan belum menunjukkan keseriusan dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut mereka, kepemimpinan yang berjalan belum mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Sejumlah isu turut menjadi sorotan Cipayung Plus Kota Medan, di antaranya dugaan pembungkaman kritik terhadap masyarakat sipil melalui penertiban spanduk kritik secara selektif oleh aparat pemerintah daerah. Sementara itu, spanduk yang berisi dukungan terhadap wali kota dinilai tetap dibiarkan terpasang.
Selain itu, wali kota juga dianggap belum menepati sejumlah janji kampanye yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Cipayung Plus juga menyoroti polemik pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Kota Medan, seperti Rio Adrian Sukma, Alwi Maksudi, dan Muhammad Yasin Ali Gea. Hingga saat ini, publik dinilai belum mendapatkan kejelasan mengenai dasar pengangkatan, tugas pokok dan fungsi, serta besaran anggaran yang digunakan untuk menggaji para tenaga ahli tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, seperti dugaan buruknya tata kelola pelayanan di RSUD H. Bachtiar Djafar, dugaan manipulasi pajak reklame oleh oknum di Badan Pendapatan Daerah, serta lemahnya pengawasan terhadap usaha hiburan yang tetap beroperasi di luar ketentuan selama bulan Ramadan.
Koalisi mahasiswa tersebut juga menyoroti maraknya bangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dugaan pungutan liar dalam pengurusan PBG, meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di berbagai titik kota, hingga dugaan maraknya praktik perjudian serta peredaran narkotika di sejumlah wilayah di Kota Medan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Cipayung Plus Kota Medan secara tegas menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Wali Kota Medan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, meminta DPRD Kota Medan menggunakan hak angket untuk mengevaluasi kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, serta mendesak aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk mengusut berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Cipayung Plus Kota Medan menegaskan bahwa rencana aksi jilid II merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami berharap Wali Kota Medan bersikap terbuka dan bertanggung jawab dengan menemui massa aksi serta memberikan penjelasan secara langsung kepada publik,” tegas perwakilan Cipayung Plus Kota Medan.
Ia menambahkan, apabila wali kota kembali tidak bersedia menemui massa aksi, maka hal tersebut semakin menguatkan anggapan bahwa kepemimpinan yang dijalankan saat ini tidak siap menerima kritik maupun evaluasi dari masyarakat.
