SUMENEP, timeskota.com – Pelaksanaan proyek rekonstruksi Jalan Batuan–Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan. Dugaan pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis serta penggunaan metode pelaksanaan yang dinilai kurang tepat menjadi perhatian serius Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Sumenep, M. Rakib.
Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp2.571.669.000 yang bersumber dari APBD 2026 tersebut dinilai harus mendapat pengawasan ketat. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan uang negara sehingga kualitas pekerjaan dan proses pelaksanaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan jadikan proyek pemerintah sebagai ajang mencari keuntungan dengan mengorbankan mutu pekerjaan. Jika benar dikerjakan asal-asalan, maka CV. Gudang Satu harus siap bertanggung jawab,” tegas Rakib, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan perlu segera diklarifikasi oleh kontraktor maupun instansi teknis. Mulai dari dugaan metode pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kualitas material yang dipertanyakan, hingga proses pelaksanaan yang dinilai terburu-buru.
AWDI juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep agar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan dinilai penting dilakukan secara menyeluruh, terutama sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran secara penuh, guna mencegah potensi kerugian daerah.
“Kami mengingatkan PPK, konsultan pengawas, dan dinas terkait agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai proyek miliaran rupiah ini baru beberapa bulan sudah mengalami kerusakan,” lanjutnya.
Selain itu, AWDI mengajak masyarakat turut mengawasi pembangunan dengan melaporkan atau mendokumentasikan apabila menemukan indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai ketentuan di lapangan. Pengawasan publik dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak CV. Gudang Satu selaku pelaksana proyek dan Dinas PUTR Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah dugaan yang menjadi sorotan tersebut. Detakkota.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada kedua pihak untuk memperoleh penjelasan dan memastikan pemberitaan tetap berimbang.
