Opini
Oleh: Inyoman Sudirman
Timeskota.com – Penurunan angka kemiskinan Sumenep patut diapresiasi. Tapi jujur saja, kita belum bisa bertepuk tangan terlalu keras.
Data BPS mencatat, angka kemiskinan Sumenep turun dari 20,51 persen pada 2021, menjadi 18,76 persen di 2022, 18,70 persen di 2023, dan 17,78 persen pada 2024. Tahun 2025 kembali turun menjadi 17,02 persen.
Secara statistik, Sumenep memang menjadi daerah dengan tren penurunan terbaik di Jawa Timur. Namun secara substansi, Sumenep masih bertengger di 5 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur. Dengan 17,02 persen penduduk miskin, artinya masih ada hampir 190 ribu jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ini bukan sekedar angka. Ini soal 190 ribu perut, 190 ribu harapan hidup.
Pertanyaannya: sudahkah semua Kepala OPD bekerja maksimal?
Kemiskinan tidak bisa diurus Bappeda dan Dinsos saja,
selama ini ada kesan keliru, urusan kemiskinan hanya menjadi urusan Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Padahal kemiskinan adalah urusan lintas sektor.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo sendiri sudah mengingatkan: “Ini tentu perlu juga kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus menekan penurunan angka kemiskinan”.
Kalimat itu adalah teguran halus. Bahwa kerja OPD masih normatif, masih sebatas menjalankan program rutin, bukan program pengentasan yang terukur.
Kita lihat faktanya:
Dinas Pertanian sibuk dengan program pupuk, tapi apakah sudah memastikan petani miskin kepulauan mendapat akses pasar yang adil? Dinas Perikanan bangga dengan produksi ikan, tapi apakah nelayan tradisional sudah lepas dari jerat tengkulak? Dinas Koperasi dan UMKM banyak menggelar pelatihan, tapi berapa UMKM miskin yang benar-benar naik kelas dan mengakses kredit murah?
Jika OPD masih bekerja dengan pola business as usual, jangan harap angka 17,02 persen itu bisa turun drastis menjadi satu digit.
Tiga Dosa Kepala OPD
Ada tiga dosa yang sering dilakukan Kepala OPD dalam konteks pengentasan kemiskinan:
Pertama, Tidak Berbasis Data By Name By Address. Program masih bersifat general, bagi-bagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tidak dipakai serius. Akibatnya, orang yang seharusnya dapat, tidak dapat.
Kedua, Ego Sektoral. Masing-masing OPD membangun menara gadingnya sendiri. Tidak ada kolaborasi. Padahal strategi nasional sudah jelas: pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Semua butuh kolaborasi OPD, desa, dunia usaha, dan masyarakat.
Ketiga, Takut Inovasi. Kepala OPD takut salah, takut diperiksa. Akhirnya program yang dijalankan hanya yang aman-aman saja. Padahal kemiskinan di Sumenep yang wilayahnya 2/3 adalah kepulauan, butuh terobosan afirmatif. Butuh keberanian.
Apa yang Harus Dilakukan?
Bupati tidak bisa bekerja sendiri. Wakil Bupati juga sudah menekankan penguatan program RKPD 2027. Maka Kepala OPD harus mengubah cara kerja:
1. Wajib Punya Target Kemiskinan di Renja-nya. Jangan hanya target fisik dan serapan anggaran. Setiap OPD wajib mencantumkan: berapa ribu warga miskin yang akan dientaskan oleh programnya tahun ini. Jadikan itu KPI Kepala OPD.
2. Belanja APBD Harus Pro-Miskin. Bappeda harus berani mencoret program seremonial yang tidak berdampak pada kemiskinan. Anggaran ratusan miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem yang selama ini dikucurkan dari APBD, APBN, dan Dana Desa harus diaudit dampaknya, bukan hanya serapannya.
3. Turun ke Kepulauan, Bukan Hanya Rapat di Kota. Kemiskinan ekstrem Sumenep ada di Masalembu, Sapeken, Arjasa. Kepala OPD harus merasakan sendiri. Jangan hanya mengandalkan laporan staf.
Sumenep kaya migas, kaya pariwisata, kaya perikanan. Ironis jika kekayaan itu tidak berkorelasi dengan kesejahteraan warganya.
Penurunan dari 17,78 persen ke 17,02 persen adalah modal. Tapi untuk lompat dari 17 persen ke 10 persen, butuh Kepala OPD yang tidak hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas dan bekerja tuntas.
Jika tidak, maka penurunan angka kemiskinan hanya akan menjadi berita tahunan yang dirayakan di forum-forum resmi, sementara di dapur-dapur warga miskin di Raas, di Gayam, di Kangayan, kemiskinan masih mengakar.
Sudah saatnya Bupati melakukan evaluasi total. OPD yang tidak berkontribusi nyata pada penurunan kemiskinan, layak untuk dievaluasi jabatannya.
Karena rakyat Sumenep butuh bukti, bukan hanya berita penurunan angka.
Penulis : Inyoman
Editor : Basori
Sumber Berita: timeskota.com
