Sumenep | Timeskota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi, efektivitas, serta pengawasan penerimaan daerah secara real time.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Non Tunai yang berlangsung di Aula Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/05/2026).
Kegiatan strategis itu digelar melalui Zoom Meeting bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, dihadiri Wabup Imam Hasyim, SH.,M.H., Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya SH.
Selain itu juga tampak hadir, Asisten I Sekdakab Ir Didik Wahyudi MSI, serta jajaran pimpinan OPD penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dalam arahannya, Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH mengatakan bahwa setiap OPD penghasil wajib memiliki target yang jelas dan terukur dalam meningkatkan PAD.
“Seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi target itu jangan hanya sekadar target,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH.
Menurut dia, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh objek pajak serta retribusi daerah agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.
“Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Orang nomor wahid di lingkungan Pemkab Sumenep, juga menyoroti pentingnya kesiapan fiskal daerah untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” tegas Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH.
Tak hanya itu, Ketua DPC PDI-P tersebut meminta seluruh perangkat daerah lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap optimal.
“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dimaksimalkan dan belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, digitalisasi sistem pembayaran PAD menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menargetkan sistem pembayaran online dan pengawasan penerimaan daerah berbasis digital dapat diterapkan secara maksimal.
“Digitalisasi sistem pengumpulan sangat penting. Kita harus memperluas sistem pembayaran online supaya penerimaan PAD bisa dipantau secara real time,” jelas Bupati Fauzi.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menilai integrasi data perpajakan dan perizinan menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kalau kita bekerja tanpa data yang akurat, maka kita akan sulit membaca potensi sebenarnya. Karena itu integrasi data pajak dan perizinan harus diperkuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya SH memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Bupati dengan memperkuat koordinasi lintas OPD serta mempercepat transformasi digital pelayanan pendapatan daerah.
Kegiatan HLM PAD 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang modern, transparan, dan berkelanjutan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
