Sumenep, TimesKota.com – Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menegaskan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, pada Senin (30/03).
“Kami mendorong Musrenbang ini menjadi wadah musyawarah untuk membahas pembangunan dan permasalahan masyarakat, baik di wilayah kepulauan maupun daratan,” ujar Dul Siam.
Menurutnya, pokir DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, dengar pendapat, serta pertemuan dengan tokoh dan warga.
Karena itu, ia meminta agar hasil serap aspirasi (reses) tidak hanya dianggap formalitas, melainkan benar-benar direspons oleh Pemkab Sumenep.
“Layak atau tidaknya usulan masyarakat tentu bergantung pada proses verifikasi. Namun, reses adalah amanat konstitusi yang wajib diperhatikan,” tegasnya.
Musrenbang RKPD 2027 sendiri digelar untuk menyepakati lima hal penting, diantaranya:
- Permasalahan pembangunan daerah,
- Prioritas pembangunan daerah,
- Program kegiatan, pagu indikatif, target kinerja, dan lokasi,
- Penyelarasan program daerah dengan prioritas pembangunan provinsi,
- Klarifikasi kewenangan antara program daerah dan usulan desa melalui Musrenbang kecamatan
Politisi PKB itu menambahkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam reses akan berimplikasi langsung pada kualitas dan kuantitas penyusunan pokir DPRD.
Oleh karena itu, pihaknya juga memperhatikan relevansi usulan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan anggaran.
“Fakta di lapangan, banyak usulan masyarakat khususnya di desa yang tidak masuk RKPD karena keterbatasan anggaran. Kami berharap Musrenbang kali ini memberi nuansa berbeda dengan mengakomodasi kepentingan dari setiap lapisan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Sumenep memiliki 126 pulau, namun sebagian masih tertinggal dalam pembangunan.
“Pulau adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang wajib mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada kesenjangan yang terus berlanjut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menegaskan tidak akan meninggalkan kepulauan dan tetap akan memperhatikan secara setara tanpa mendiskriminasi.
Kendati demikian, usulan-usulan DPRD Sumenep yang mencapai 208 usulan itu akan dilakukan verifikasi sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah, mengingat saat ini ada pemangkasan anggaran yang mencapai hingga 50% dari pemerintah pusat.
“Setelah ada pemangkasan anggaran, setiap RKPD ada prioritas dan kami akan lakukan sesuai prioritas terlebih dahulu,” tuturnya. @Aba
